Ekonomi Publik : Peran Pemerintah Dalam Sektor Pubik Dalam Peranan Alokasi

Dalam ekonomi publik pemerintah memiliki peranan penting didalamnya dimana tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan baran dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh sistem pasar seperti fasilitas umum (jalan, telpon umum/yang lainnya) disebut juga barang publik dimana publik bisa memanfaatkan dari barang atau jasa tersebut.

Peran Pemerintah Dalam Sektor Pubik Dalam Peranan Alokasi
Peran Pemerintah Dalam Sektor Pubik Dalam Peranan Alokasi

Barang Swasta Merupakan

Barang milik swasta atau pribadi adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Keberadaan barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar adalah karena kegagalan sistem pasar.

Barang Dan Jasa Ekonomi Publik

Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain.

Contoh dari barang/jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar, misalnya saja jalan, pembersihan udara, dan sebagainya. Udara yang kotor yaitu udara yang tercemar oleh polusi, menyebabkan berbagaj macam penyakit.
Setiap orang merasakan kebutuhan akan udara yang bersih, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mau membeli alat untuk membersihkan udara.

Hal ini disebabkan oleh karena orang yang merasakan kebutuhan akan udara yang bersih tahu bahwa apabila ia membeli alat untuk membersihkan udara,tidak hanya dia saja yang menikmati udara yang bersih akan tetapi juga orang-orang di sekitarnya akan ikut menikmati udara yang bersih dan ia tidak dapat melarang orang lain untuk menghirup udara yang telah dibersihkannya itu.

Kemudian, dalam hal ini, dikatakan bahwa sistem pasar tidak menyediakan barang dan jasa yang tidak memiliki pengecualian, yaitu, pengecualian orang yang memiliki artikel terhadap orang lain untuk menikmati barang.

Dalam contoh di atas, pengecualian tidak dapat dilaksanakan secara teknis. Suatu barang disebut barang publik juga karena secara ekonomis pengecualian dapat dilaksanakan akan tetapi biaya untuk mengecualikan segolongan masyarakat dari manfaat suatu barang sangat besar dibandingkan dengan biayanya.

Misalnya saja jalan. Pemerintah dapat saja membuat pagar di sisi setiap jalan (secara teknis mungkin dilaksanakan), akan tetapi untuk melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan biaya pembuatan pagar tersebut sehingga secara ekonomis pemerintah tidak melakukannya.
Jadi, apa yang dikenal sebagai barang publik murni adalah barang yang tidak berlaku secara teknis dan ekonomis dengan prinsip pengecualian barang.

Lain halnya dengan barang swasta, seperti halnya sepatu, dan sebagainya. Barang-barang swasta dapat disediakan melalui sistem pasar oleh karena barang-barang tersebut mempunyai sifat pengecualian.

Apabila Surya membeli sepasang kasut, dia dapat menghalang Brata daripada menikmatinya.

Oleh karena itu Surya bersedia membeli sepatu apabila dia membutuhkannya. Surya tidak mau membersihkan udara walaupun ia membutuhkan udara yang bersih oleh karena itu ia tidak dapat mengecualikan Brata yang juga mendapatkan manfaat dari udara yang bersih.
Contoh Lain, seorang produsen dapat mengecualikan setiap orang untuk menikmati barang yang dihasilkannya kecuali apabila orang yang bersangkutan itu bersedia mengemukakan kesukaannya atas barang itu (revealing preference) dengan cara membayar sejumlah yang diminta produsen tersebut.

Barang lain dimasukkan ke dalam barang awam walaupun terdapat pengecualian, seperti laluan yang dapat disediakan melalui sistem pasar sebagai pembina jalan dapat mengecualikan orang lain dari manfaat rute tersebut, seperti tol, supaya orang yang tidak mahu membayar cukai boleh dikecualikan daripada penggunaan jalan tersebut.

Akan tetapi pemungutan pajak jalan (tol) ini akan menyebabkan penggunaan jalan menjadi tidak efisien apabila jalan tersebut tidak digunakan secara optimum, atau biaya pemungutan pajak menjadi sangat tinggi, sehingga penyediaan jalan akan menjadi lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah walaupun sistem pengecualian dapat diterapkan pada jalan.

Untuk barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, setelah barang-barang ini tersedia, tidak ada yang mau membayar biaya penyediaan barang, karena semua orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya sebagian kecil dari total biaya.

Berikut adalah masalah pilihan paparan. Dalam barang persendirian tidak ada masalah penciptaan nilai kerana setiap orang menyatakan cintanya terhadap harga.

Surya membeli sepatu seharga Rp20.000,00 yang berarti nilai kesukaan Surya terhadap sepatu tersebut paling sedikit seharga Rp20.000,00.

Sebaliknya Brata tidak membeli sepatu tersebut oleh karena nilai kesukaan Brata terhadap sepatu tersebut tidak sebesar Rp20.000,00. Jadi untuk barang swasta nilai kesukaan seseorang ditentukan oleh barang tersebut.

Hal yang sama tidak terjadi pada barang-barang publik/umum. Nanda tidak bersedia mengemukakan berapa nilai kesukaannya terhadap suatu barang publik (jalan, dan sebagainya) oleh karena apabila dia mengemukakan nilai kesukaannya, maka dia harus membayar sebesar nilai tersebut, sedangkan ia dapat ikut menikmati manfaat barang publik apabila barang tersebut disediakan oleh orang Iain.

Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang bersedia mengemukakan nilai kesukaannya terhadap suatu barang publik sehingga tidak ada seorang pengusaha pun yang mau menyediakan barang tersebut oleh karena itu barang-barang publik disediakan oleh pemerintah karena sistem pasar gagal dalam menyediakan barang tersebut.

Barang Campuran Adalah

Barang campurm adalah barang yang tidak mempunyai dua karakteristik sekaligus, yaitu pengecualian dan rival. yang dimaksud dengan rival adalah penggunaan yang bersaingan. 


Apabila seorang mengkonsumikan lebih banyak berarti orang lain akan mengkomumsi dalam jumlah yang lebih sedikit.

Masalah selanjutnya adalah, seberapa banyak pemerintah harus menyediakan barang-barang publik?

Berapa besar dana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk penyediaan jalan untuk pertahanan dan keamanan, untuk peradilan?

Oleh karena itu untuk barang-barang publik terdapat masalah pengutaraan nilai kesukaan, maka pembayaran untuk penyediaan barang tersebut tidak dapat dilakukan melalui sistem harga, melainkan harus melalui sistem pemungutan suara.

Dengan sistem pemungutan suara, setiap orang berusaha menggunakan haknya sehingga hasil pemungutan suara tersebut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

Hasil pemungutan suara tidak akan dapat memuaskan setiap orang, akan tetapi dengan menggunakan kriteria tertentu, hasil pemungutan suara akan mendekati penyelesaian yang efisien seperti halnya dalam sistem pasar.

Nah itulah tadi beberapa ulasan dimana peran pemerintah dalam sektor ekonomi publik dalam mengalokasikan barang dan jasa, nah jika kamu tertarik lebih lanjut silahkan baca artikel selanjutnyab ya, trimakasih.

Subscribe to receive free email updates: