Ekonomi Publik : Peran Pemerintah Dalam Sektor Pubik Dalam Peranan Distribusi

Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Peranan lain pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan.

Peran Pemerintah Dalam Sektor Pubik Dalam Peranan Distribusi

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan.

Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung dari pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan tergantung dari hukum yang berlaku.

Pemilikan faktor produksi sebagai sumber pendapatan tergantung dari permintaan akan faktor produksi dan jumlah yang ditawarkan oleh permilik faktor produksi.

Permintaan dan penawaran akan faktor produksi menentukan harga dari faktor produksi yang bersangkutan. Permintaan akan suatu faktor produksi tergantung pada teknologi.

Apabila teknologi dalam menghasilkan suatu barang adalah teknologi padat karya, maka permintaan akan tenaga kerja relatif lebih besar dari pada permintaan akan modal, dan pengusaha bersedia membayar tenaga kerja lebih besar dari pada modal dan sebaliknya untuk faktor produksi modal.

Penawaran suatu faktor produksi tergantung dari pemilikan faktor produksi (yang juga di pengaruhi oleh warisan) dan jumlah yang ditawarkan. Semakin banyak jumlah yang ditawarkan, semakin rendah harga yang didapat oleh pemiliknya.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang dihasilkan oleh sistem pasar dapat dianggap tidak adil oleh masyarakat. Masalah ekuitas dalam distribusi pendapatan adalah masalah ekonomi yang kompleks.

Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi harus dipisahkan dari masalah keadilan, atau dengan arti kata lain, masalah keadilan dan masalah efisiensi adalah berkebalikan.

Perubahan ekonomi ini dikatakan efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan suatu golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain.

Dapat dipahami bahwa pandangan ini adalah pandangan yang sangat ekstrim sebab tidak ada satu pun tindakan yang tidak mempengaruhi pihak lain secara positif maupun negatif.

Misalnya, Tindakan pemerintah untuk melindungi produsen mobil dengan proteksi mobil impor adalah ditujukan untuk melindungi golongan produsen mobil dengan cara merugikan konsumen mobil yang harus membayar mobil dengan harga yang jauh lebih mahal dari pada harga mobil impor.

Ada ahli ekonomi lain (Kaldor) mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermanfaat (baik) apabila golongan yang memperoleh manfaat dari tindakan "dapat" (secara konseptual, walaupun tidak perlu begitu dalam kenyataannya) tersebut memberikan konpensasi bagi golongan yang mengalami kerugian sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum adanya tindakan yang bersangkutan.

Masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi oleh karena masalah keadilan tergantung dari pada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri.

Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut akan tetapi mempakan suatu hal yang dinamis dan relatif, tergantung dari persepsimasyarakat terhadap keadilan.

Jadimasalah keadilan harus diserahkan kepada masyarakat, yang melalui wakil-wakil mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan keadilan publik yang mereka inginkan, dan selanjutnya pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pemerintah dapat membah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin.

Peran Pemerintah Dalam Sektor Pubik Dalam Peranan Distribusi, Pamerintah dapat juga secara tidak Iangsung mempengamhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah misalnya : perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani dan sebagainya.